Yogyakarta – Kasus gigitan ular berbisa masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Data dari Indonesia Toxinology Societymenunjukkan, sepanjang 2024 tercatat 9.878 kasus gigitan ular dengan 54 korban meninggal dunia. Sementara hingga Oktober 2025, jumlah kasus mencapai 8.721 dengan 25 korban meninggal.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan ketersediaan serum antibisa untuk berbagai jenis ular berbisa. Padahal, sekitar 10 persen spesies ular berbisa dunia berada di Indonesia. Namun hingga kini, Indonesia baru memiliki serum antibisa untuk tiga spesies ular, yakni kobra jawa, ular tanah, dan welang. Ketersediaan serum tersebut pun masih sepenuhnya bergantung pada impor, dengan Australia sebagai pemasok utama.
Dosen Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pemerhati satwa liar, Donan Satria Yudha, menilai pengembangan serum antibisa ular di Indonesia belum berjalan masif karena minimnya dukungan pemerintah, khususnya dari sektor kesehatan.
“Jadi kenapa kita impor, karena kita tidak punya support atau dukungan dari negara untuk bisa membuat atau memproduksi sendiri,” jelasnya, Kamis (7/6).
Menurut Donan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi serum antibisa secara mandiri dengan memanfaatkan bahan lokal. Namun, keterbatasan pendanaan, minimnya fasilitas riset, serta sulitnya memperoleh sampel ular berbisa hidup menjadi hambatan utama dalam pengembangan tersebut.
“Kita punya kemampuannya, cuma masalahnya dari support dari pemerintah yang kira-kira belum ada. Terutama untuk anggaran Research and Development,” ungkapnya dikutip dari laman ugm.
Ia menjelaskan, pengembangan antibisa ular universal sebenarnya memungkinkan dilakukan. Namun di Indonesia, riset terkait hal tersebut belum dikembangkan lebih jauh karena keterbatasan biaya penelitian. Di tingkat global sendiri, pengembangan antibisa universal masih tergolong baru.
Selain itu, pengembangan serum antibisa universal juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang venom ular. Menurutnya, jumlah ahli snake-venom di Indonesia masih sangat terbatas.
“Sebenarnya untuk tiga spesies ular berbeda itu menjadi satu antibisa yang sama,” katanya.
Tantangan lain dalam produksi serum antibisa juga datang dari tingginya keanekaragaman ular berbisa endemik Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Kondisi geografis kepulauan membuat proses pengambilan sampel venom ular hidup menjadi sulit, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, karakteristik venom yang berbeda pada setiap spesies ular serta isolasi geografis turut menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti. Belum lagi, fasilitas snake farm di Indonesia dinilai belum memiliki standar memadai, baik dari aspek pemeliharaan, kesejahteraan satwa (animal welfare), proses milking, hingga penyimpanan venom.
“Harus ada standarisasi untuk pemeliharaan. Jadi, jangan hanya dipelihara aja, tapi ada animal welfare-nya,” paparnya.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serum antibisa, Donan mendorong pemerintah melakukan inventarisasi dan identifikasi menyeluruh terhadap jenis ular berbisa di Indonesia. Langkah tersebut perlu diikuti dengan penelitian karakterisasi venom, terutama pada spesies endemik.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui pemberian insentif riset kepada lembaga penelitian dan institusi pendidikan yang mampu mengembangkan serum antibisa ular lokal.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bio Farma, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi riset, produksi, hingga distribusi antibisa ular.
“Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan snake farm yang terstandarisasi di daerah-daerah terutama yang memiliki keanekaragaman ular berbisa tinggi,” pungkasnya.