Jakarta – Evaluasi pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama April 2026 menunjukkan transformasi budaya kerja birokrasi tidak menurunkan performa pemerintahan. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempercepat proses digitalisasi birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan sekadar pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).
Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah mencatat efisiensi perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun. Selain itu, penghematan utilitas pemerintah mencapai Rp65,6 miliar. Digitalisasi birokrasi juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional.
Di sisi lain, kualitas pelayanan publik disebut tetap terjaga selama penerapan fleksibilitas kerja. Sebanyak 95 persen layanan publik dilaporkan stabil bahkan mengalami peningkatan. Tingkat kepuasan masyarakat tetap terpelihara dan seluruh pengaduan publik masih dapat ditangani melalui kanal resmi pemerintah.
Menurut Rini, transformasi budaya kerja harus diperkuat melalui fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, hingga sistem pembayaran digital pemerintah. Infrastruktur tersebut menjadi syarat utama terciptanya birokrasi yang terintegrasi dan tepercaya.
“Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja,” tambah Menteri Rini.
Meski demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penguatan budaya kerja digital dan penyesuaian pola koordinasi antarunit maupun antarinstansi dinilai masih perlu ditingkatkan. Seluruh instansi pemerintah juga diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski menerapkan pola kerja fleksibel.
“Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi,” jelas Menteri Rini.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hasil evaluasi menunjukkan kebijakan fleksibilitas kerja ASN memberikan dampak positif, termasuk dalam efisiensi penggunaan energi.
“Dari hasil evaluasi pelaksanaan WFH ASN selama dua bulan ini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut melalui penerbitan Surat Edaran terbaru dari Menteri PANRB untuk instansi pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemerintah daerah,” tegas Airlangga Hartarto.