Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyiapkan sekitar 70 lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia.
Program tersebut pertama kali dijalankan di Lapas Sukamiskin sebelum diperluas ke sejumlah daerah lainnya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi pemerintah.
“Awalnya ada di Sukamiskin, kemudian berkembang lagi di beberapa lokasi lain. Saat ini sudah ada sekitar 70 dapur SPPG atau MBG di lapas maupun rutan,” kata Mashudi di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Menurut Mashudi, setelah pelaksanaan awal di Sukamiskin, pemerintah kembali menambah tujuh lokasi dapur MBG. Selain itu, sebanyak 28 lokasi tambahan kini tengah diproses dan direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Program dapur MBG di lingkungan pemasyarakatan juga melibatkan warga binaan sebagai tenaga kerja dapur. Namun, keterlibatan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga binaan yang telah melalui proses asesmen dan memiliki catatan perilaku baik.
“Penempatan warga binaan di dapur tentu melalui asesmen. Mereka yang dilibatkan adalah warga binaan dengan catatan berkelakuan baik,” ujarnya.
Mashudi menjelaskan setiap dapur MBG di lapas dan rutan memanfaatkan lahan seluas sekitar 350 hingga 400 meter persegi. Penggunaan lahan tersebut tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran sewa lahan.
Ia menambahkan, pengembangan dapur MBG di lingkungan pemasyarakatan diharapkan tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis pemerintah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan agar memiliki bekal setelah kembali ke masyarakat.

