Jakarta – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja. Menurut OPSI, Satgas PHK tidak hanya bertugas memantau ancaman PHK, tetapi juga harus membantu perusahaan yang mengalami tekanan keuangan agar tetap bisa beroperasi dan mempertahankan pekerjanya.
Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, mengatakan Satgas PHK perlu melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan likuiditas. Selain itu, Satgas juga diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dengan kreditur serta mendorong pemberian akses pembiayaan berbunga rendah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Biar bagaimanapun juga Satgas PHK itu harus bisa mengatasi persoalan dunia usaha, sehingga mereka tidak jadi mem-PHK. Bagaimana agar produksi terus berjalan. Nah ini yang tentunya harus dipetakan, harus mencegah PHK dengan dukungan APBN,” ujar Timboel saat dihubungi, seperti dikutip dari laman investor daily.
Menurut Timboel, langkah pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian insentif fiskal. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah arus kas sehingga diperlukan intervensi berupa akses pembiayaan dengan bunga rendah agar aktivitas produksi tetap berjalan.
“Dana itu yang harus bisa diintervensi oleh pemerintah, dengan suku bunga rendah, bisa dibilang modal yang murah,” katanya.
Selain memberikan dukungan pembiayaan, pemerintah juga diminta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Timboel menilai pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian bahan baku impor yang pada akhirnya memperbesar beban operasional perusahaan.
“Bagaimana dengan rupiah yang terus menurun, yang melemah harus membeli bahan baku dengan dolar yang besar. Nah ini kan juga bisa mempengaruhi dari sisi kemampuan perusahaan,” tutur Timboel.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Menurutnya, meningkatnya investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Dari sisi demand tentunya membuka lapangan kerja memang harus lebih banyak buat iklim investasi lebih baik,” ujarnya.
Timboel juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Di tengah tantangan ekonomi, komunikasi yang baik dinilai dapat membantu kedua belah pihak mencari solusi bersama sehingga PHK dapat dihindari.
“Menurut saya ini harus didorong, serikat pekerja juga harus bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk tidak jadi memberatkan mereka juga,” tutur Timboel.