Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling di tengah perlambatan penyerapan tenaga kerja akibat tekanan ekonomi global. Pemerintah menyiapkan sekitar 50.000 kuota pelatihan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta 220.000 kuota untuk lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, ketidakpastian kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia masih memberikan dampak terhadap sektor industri di Indonesia. Situasi tersebut membuat banyak perusahaan menunda perekrutan tenaga kerja baru sehingga laju penyerapan tenaga kerja ikut melambat.
“Kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di dunia berdampak terhadap Indonesia. Karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus betul-betul mewaspadai kondisi ini,” ujar Afriansyah saat menghadiri Job Fair Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/7).
Afriansyah menjelaskan, melambatnya proses rekrutmen bukan berarti kebutuhan tenaga kerja hilang secara permanen. Menurutnya, banyak perusahaan masih melakukan penyesuaian operasional akibat meningkatnya biaya produksi dan harga bahan baku, sehingga kapasitas produksi ikut menurun.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker memperluas program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah. Program tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami menyiapkan sekitar 50.000 lebih slot pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK. Saat ini baru sekitar 50% dari kesempatan tersebut yang dimanfaatkan. Harapannya mereka bisa beralih ke bidang pekerjaan lain melalui pelatihan yang tersedia di balai-balai kami,” imbuhnya.
Selain menyasar pekerja terdampak PHK, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK tahun 2026. Program ini dijalankan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna meningkatkan kesiapan lulusan baru sebelum memasuki dunia kerja.
“Untuk lulusan SMA dan SMK, kami membuka sekitar 220.000 pelatihan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan UPTD. Ini menjadi kesempatan bagi lulusan baru untuk meningkatkan kompetensi sebelum masuk ke dunia kerja,” tambah Afriansyah.
Di sisi lain, Kemenaker terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Afriansyah, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperluas peluang kerja di berbagai sektor.
Ia juga menegaskan bahwa PHK umumnya menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan karena harus memenuhi berbagai kewajiban kepada pekerja, termasuk pembayaran pesangon. Karena itu, banyak perusahaan lebih memilih melakukan langkah efisiensi, seperti pengurangan jam kerja, dibandingkan melakukan PHK.
Afriansyah berharap penyelenggaraan job fair secara rutin di berbagai daerah yang dibarengi dengan perluasan program pelatihan kompetensi dapat menjadi penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus menjaga optimisme masyarakat terhadap peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global.