katafoto, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10).
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang, mulai dari kesehatan, pembiayaan perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, hingga transportasi publik.
“Hari ini ada 15 dokumen kerja sama antara BUMD dengan BUMD, BUMD dengan BUMN, BUMD dengan OPD yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti sejumlah proyek strategis, di antaranya pengembangan kawasan properti dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di sekitar jalur MRT dan Transjakarta senilai sekitar Rp396 miliar. Selain itu, terdapat rencana pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas dengan nilai pembiayaan Rp220 miliar.
Di sektor transportasi, Pemprov DKI juga mendorong elektrifikasi armada bus Transjakarta dalam tiga tahun mendatang. Program tersebut memiliki nilai pembiayaan sekitar Rp5,07 triliun.
“Karena memang diharapkan di tahun 2029 seluruh bus kita itu sudah menggunakan bus elektrik. Dan Jakarta hanya untuk transportasinya nantinya hanya ada bus elektrik, hidrogen, atau hybrid,” katanya.
Program elektrifikasi tersebut menyasar 3.782 unit armada Transjakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara melalui penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi melayani masyarakat.
“Dan kalau itu sudah bisa diwujudkan, sebenarnya hampir 100 persen bus kita itu bus elektrik, hybrid, dan hidrogen. Karena sebentar lagi akan ada bus hidrogen dan juga hybrid,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengungkapkan bahwa hingga triwulan III 2026 telah terjalin 52 kerja sama strategis dengan nilai keseluruhan mencapai Rp4,5 triliun.
Kerja sama tersebut mencakup sinergi BUMD dengan BUMN, kolaborasi antarsesama BUMD, serta kerja sama dengan OPD. Rinciannya, sebanyak 27 kerja sama BUMD dengan BUMN bernilai Rp2,4 triliun, sedangkan 25 kerja sama antar-BUMD mencapai Rp2,1 triliun.
Syaefuloh mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama kali ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kinerja perusahaan daerah.
“Agenda pada hari ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur pada acara BUMD Leaders Forum beberapa waktu yang lalu, yang mengamanatkan agar seluruh BUMD bersinergi dalam meningkatkan layanan dan kinerja perusahaan,” jelasnya.
Adapun 15 dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut terbagi ke dalam lima kelompok.
Pertama, kerja sama BUMD dengan BUMN senilai Rp120 miliar. Ruang lingkupnya meliputi pemanfaatan fasilitas telekomunikasi, penyediaan CCTV dan pusat data, serta kajian energi terbarukan dan pengembangan ekosistem hidrogen.
Kedua, kerja sama BUMD dengan OPD senilai Rp909 miliar. Kolaborasi ini mencakup penyediaan rantai pasok bahan pangan, pengelolaan sanitasi dan limbah medis maupun nonmedis, akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat di sektor nonformal, serta fasilitasi pelatihan dan praktik kerja lapangan bagi siswa SMK.
Ketiga, kerja sama antar-BUMD dengan nilai Rp41 miliar. Bidang yang dikerjasamakan meliputi penyediaan infrastruktur digital, fasilitas pembiayaan dan penjaminan proyek, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pengelolaan limbah di pasar, MRT, dan Kawasan Berikat Nusantara.
Keempat, penandatanganan nota kesepahaman antara PT Transportasi Jakarta, Bank DKI, dan Jamkrida terkait fasilitas pembiayaan program elektrifikasi armada Transjakarta senilai sekitar Rp5,07 triliun.
Kelima, penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas senilai Rp220 miliar antara Bank DKI dan PT MRT Jakarta.