katafoto, Jakarta – Penagih utang atau debt collector tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kendaraan milik debitur yang menunggak cicilan secara sepihak. Penarikan kendaraan harus mengikuti prosedur hukum, termasuk memperhatikan hak dan perlindungan konsumen.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan, persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata antara perusahaan pembiayaan dan debitur. Namun, persoalan tersebut bisa masuk ke ranah pidana apabila proses penagihan disertai kekerasan, ancaman, intimidasi, maupun tindakan melawan hukum lainnya.
“Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Eddy, penyelesaian persoalan pembiayaan perlu dilakukan melalui langkah pencegahan sejak awal, bukan hanya berfokus pada penanganan konflik ketika terjadi penunggakan.
Salah satu upaya yang harus diperhatikan adalah proses verifikasi calon debitur sebelum perjanjian pembiayaan disepakati. Perusahaan pembiayaan wajib memastikan kemampuan finansial dan kelayakan calon nasabah agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan.
Selain mekanisme penagihan, Eddy juga mengingatkan perusahaan pembiayaan dan penagih utang agar memperhatikan perlindungan data pribadi debitur. Penggunaan maupun penyebaran informasi pribadi tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Ia menambahkan, tenaga penagih juga harus memiliki legalitas dan sertifikasi yang sesuai serta menjalankan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab.
Sertifikat Jaminan Fidusia Bukan Izin Menarik Kendaraan Sembarangan
Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Henry Sulaiman, menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen hukum untuk memberikan kepastian kepada kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Melalui skema tersebut, debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan kendaraan yang dibeli. Namun, kendaraan tersebut menjadi objek jaminan atas kewajiban pembayaran kepada perusahaan pembiayaan.
“Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia,” tutur Henry.
Ia menjelaskan, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Meski demikian, kewenangan tersebut tidak berarti kendaraan dapat langsung diambil secara paksa tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Henry menegaskan, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prosedur hukum sekaligus hak-hak debitur. Terdapat batasan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak penagih dalam menjalankan kewenangannya.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya cedera janji atau wanprestasi dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Dengan demikian, kepemilikan sertifikat jaminan fidusia tidak otomatis memberikan hak kepada debt collector untuk mengambil kendaraan secara paksa tanpa memperhatikan prosedur eksekusi yang berlaku.
Di sisi lain, Ditjen AHU juga terus meningkatkan kualitas layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence). Inisiatif ini bertujuan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan mutu pelayanan, serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
Salah satu pengembangan dalam program tersebut adalah penyediaan layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi perusahaan dengan volume transaksi tinggi.
Melalui sistem ini, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan administrasi jaminan fidusia secara langsung melalui platform internal yang digunakan. Skema tersebut diharapkan membuat proses transaksi lebih efisien sekaligus menjaga stabilitas akses bagi notaris, pengguna perseorangan, dan pihak lainnya.
Pengembangan FIDEX juga diarahkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi jaminan fidusia. Dengan sistem yang semakin baik dan pemahaman hukum yang lebih kuat, perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur diharapkan semakin terjamin.