Jakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melaporkan realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun, atau mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp44,98 triliun.
Angka ini mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi pajak daerah mencapai Rp43,52 triliun. Dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen, pencapaian ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menjadi penyumbang utama pendapatan pajak.
“Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta pada Selasa (7/1).
Lusiana juga menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari serangkaian strategi yang dijalankan Bapenda, antara lain:
- Pemutakhiran Data Pajak: Memastikan validitas data objek dan subjek pajak.
- Penagihan Pajak Intensif: Mengoptimalkan pendekatan penagihan yang lebih agresif.
- Digitalisasi Sistem: Mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak melalui penguatan layanan berbasis digital.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimis tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025, dengan target pendapatan pajak yang lebih tinggi, yaitu Rp48 triliun.
Berikut adalah rincian lima jenis pajak dengan kontribusi terbesar pada 2024:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp9,65 triliun (104,68 persen dari target).
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target).
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target).
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target).
- Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).