26.7 C
Jakarta
Jumat, Juli 24, 2026
BerandaKATA BERITANASIONALBanjir dan Kemacetan Banyumas Jadi Sorotan Komisi V DPR RI

Banjir dan Kemacetan Banyumas Jadi Sorotan Komisi V DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menerima audiensi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara II, Senayan. Pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur strategis untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Kabupaten Banyumas.

Yanuar menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mempercepat pengembangan infrastruktur di wilayah ini, yang dinilai masih kurang memadai. Salah satu fokus utama diskusi adalah kelanjutan proyek jalan tol Pejagan-Cilacap. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang dan orang serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi Jawa Tengah bagian selatan.

“Proyek jalan tol Pejagan-Cilacap sangat diharapkan masyarakat. Infrastruktur ini akan mempercepat arus transportasi dan mendukung perekonomian daerah,” ujar Yanuar di Senayan, Jakarta, Senin (25/11)

Banjir dan Kemacetan Banyumas Jadi Sorotan Komisi V DPR RI
Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo, saat menerima audiensi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara II, Senayan. (katafoto/HO/Azka/vel)

Selain proyek jalan tol, masalah kemacetan di wilayah Tanjung, Banyumas, juga menjadi topik penting. Kemacetan ini terutama disebabkan oleh kondisi jembatan yang sudah tua serta adanya lintasan rel kereta api di tengah jalan. Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Banyumas mengusulkan pembangunan flyover di Rawalo sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar arus lalu lintas.

“Pembangunan flyover di Rawalo diusulkan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi di titik rawan ini,” ujar Yanuar.

Masalah banjir di wilayah timur Banyumas, seperti Sumpiuh, Tambak, dan Kemranjen, turut menjadi perhatian dalam audiensi ini. Banjir yang rutin terjadi setiap musim hujan disebabkan oleh pendangkalan sungai yang belum dinormalisasi selama lebih dari 15 tahun.

DPRD Banyumas meminta bantuan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan kebutuhan normalisasi ini kepada pemerintah pusat, mengingat kendala kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai.

“Kami menerima aspirasi ini dan akan memperjuangkannya melalui mitra kerja terkait. Masalah banjir di wilayah Banyumas timur perlu segera ditangani,” kata Yanuar, yang juga merupakan legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII.

Yanuar menyatakan bahwa hasil dari audiensi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Ia optimistis langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dukungan pemerintah pusat terhadap infrastruktur di Banyumas akan membawa dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah,” tutup Yanuar.

Baca Juga

Pemerintah Bangun 500 Sekolah Nasional Terintegrasi di 37 lokasi

Jakarta - Pemerintah mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui...

Bea Cukai Selamat dari Wacana Pembubaran? Menkeu Ungkap Sinyal Prabowo

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Direktorat...

Prabowo: Indonesia Harus Bisa E20, Pembangunan 50 Pabrik Etanol Segera Dimulai

Malang - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan sedikitnya 30...

AI Picu Gelombang PHK, Pakar Sebut Pekerja Harus Cepat Beradaptasi

Jakarta - PHK akibat adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)...

Mulai 1 Agustus Jakarta Tinggalkan Open Dumping di Bantargebang

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini