Bandar Lampung – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menghentikan impor pangan secara bertahap mulai 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, mencakup berbagai komoditas utama seperti beras dan gula.
“Swasembada pangan menjadi program prioritas utama pemerintah. Target awalnya pada 2029, tetapi dimajukan menjadi 2027. Semua pihak harus bekerja keras dan berkomitmen untuk mewujudkannya,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung, Sabtu (28/12)
Salah satu langkah penting dalam mewujudkan swasembada pangan adalah mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah memutuskan bahwa mulai 2025, impor beberapa komoditas utama, seperti beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula, akan dihentikan secara bertahap.
“Tahun depan tidak ada impor beras. Kami ingin petani lebih banyak menanam padi dan harga di pasaran tetap bagus,” imbuh Zulkifli dikutip dari laman berita satu.
Ia juga menjelaskan bahwa produksi garam lokal telah mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor tidak lagi diperlukan. Kebijakan serupa juga diterapkan pada jagung untuk pakan ternak dan gula, dengan fokus pada optimalisasi produksi dalam negeri.
“Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi. Sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” jelasnya.
Zulkifli menyoroti bahwa sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya teknologi modern dan dukungan infrastruktur. Namun, dengan adanya program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan swasembada pangan diyakini dapat tercapai.
“Semua harus kompak. Ini waktunya membangun swasembada pangan nasional dan meninggalkan ketergantungan impor pangan,” tegas Zulhas.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.