Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) yang dilaporkan terjadi di berbagai daerah, termasuk wilayah Jabodetabek.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi kuota distribusi LPG 3 kg, dan ketersediaan stok nasional masih dalam kondisi aman. Bahkan, volume impor LPG tetap sesuai dengan kebutuhan.
“LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang sama saja. Subsidinya pun enggak ada yang dipangkas,” ujar Bahlil saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta seperti dikutip dalam laman berita satu pada Senin (03/02)
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg lebih disebabkan oleh upaya penataan ulang sistem distribusi. Sebelumnya, banyak pengecer atau warung kelontong yang menjual LPG bersubsidi dengan harga jauh di atas harga yang ditetapkan. Di beberapa daerah, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer mencapai Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung, lebih tinggi dibanding harga resmi di agen yang terdaftar di PT Pertamina.
“Biasanya, jarak beli LPG di pengecer hanya 100 meter. Sekarang, mungkin jaraknya menjadi 500 meter atau 1 kilometer. Kadang-kadang, lokasi pangkalan juga belum diketahui masyarakat,” jelas Bahlil.
Bahlil menyebut rantai distribusi yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga LPG 3 kg melambung. Selain itu, adanya oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk menjual dengan harga lebih tinggi turut memperburuk keadaan.
Sebagai solusi, pemerintah berencana menerbitkan regulasi baru yang mengatur distribusi LPG 3 kg agar lebih terkendali. Nantinya, hanya pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina yang diperbolehkan menjual LPG bersubsidi, sementara warung kelontong atau pengecer tak resmi tidak lagi diizinkan menjualnya.
“Dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buat regulasi agar harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol,” tutup Bahlil.