Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dikenal sebagai “Mister Clean” sejak menjabat di Kabinet Jokowi pertama, Amran kali ini mengungkap dugaan permainan proyek senilai Rp27 miliar yang melibatkan salah satu pejabat eselon di kementeriannya.
Menurut Amran, oknum tersebut telah meminta fee dari rekanan Kementan dengan iming-iming akan memenangkan tender proyek pengadaan. Dari total nilai tersebut, uang sebesar Rp10 miliar sudah sempat diserahkan sebelum kasus ini terbongkar.
“Baru-baru ini, ada oknum di Kementan yang bermain proyek, meminta Rp27 miliar fee, dan sudah menerima Rp10 miliar. Oknum itu langsung kami pecat, dan kini statusnya sudah tersangka,” tegas Amran dalam keterangannya dikutip dari laman berita satu pada Senin (09/06).
Lebih lanjut, ia juga mengungkap bahwa pelaku sempat memalsukan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuan proyek tersebut.
Ketegasan Amran bukan hal baru. Selama masa kepemimpinannya, ia telah mencopot lebih dari 800 pegawai yang terbukti terlibat dalam penyimpangan, termasuk praktik suap dan korupsi. Ia mengingatkan masyarakat agar tak mudah percaya jika ada yang mengaku bisa mengamankan proyek di Kementan.
“Kalau ada yang minta uang dengan janji proyek, segera laporkan ke saya. Tidak ada ampun, pasti ditindak,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Amran juga mengungkap kasus serupa dengan nilai lebih kecil, yakni proyek Rp2 miliar yang dimainkan oleh ASN eselon III. Oknum tersebut juga telah dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum.
Selain bersih-bersih di internal Kementan, Amran turut mengungkap dugaan manipulasi data distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Ia menyebut ada kejanggalan serius dalam data volume keluar-masuk beras dalam beberapa tahun terakhir.
“Biasanya volume beras hanya berkisar antara 1.000 hingga 3.500 ton per hari. Tapi tiba-tiba ada hari di mana volumenya melonjak jadi 11.000 ton, dan itu terjadi tepat saat BPS hendak merilis data,” ungkapnya.
Kecurigaan semakin menguat setelah ditemukan manipulasi data stok beras. Dalam laporan, stok diklaim hanya 30.000 ton, padahal hasil pengecekan menunjukkan angka sebenarnya mencapai 46.000 ton, bahkan seharusnya bisa menyentuh 50.000 ton.
Berbagai langkah tegas ini mulai menunjukkan hasil. Nilai indeks reformasi birokrasi Kementan naik dari 79 menjadi 85, dan survei penilaian integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meningkat dari 66,79 ke 74,46.
Amran menegaskan bahwa dirinya akan terus menjaga integritas kementerian yang ia pimpin, melindungi petani dari praktik curang, serta memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga tanpa campur tangan mafia dan oknum tidak bertanggung jawab.