Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa prospek ekonomi global pada 2026–2027 diperkirakan masih suram dan sarat tekanan eksternal. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya terlindungi dari gejolak tersebut, sehingga memerlukan respons kebijakan yang terukur serta koordinasi kuat antarlembaga pemerintah.
“Outlook ekonomi global masih melemah pada 2026 dan 2027 dengan lima karakter utama,” ujar Perry dalam Pidato Gubernur BI pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Kantor Pusat BI.
Perry kemudian memaparkan lima sumber tekanan tersebut.
Pertama, ketidakpastian meningkat akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang terus berlanjut dan menekan arus perdagangan internasional. Kondisi ini melemahkan multilateralisme dan mendorong pergeseran ke kerja sama bilateral maupun regional.
Kedua, pertumbuhan ekonomi global melambat. Perry menyebut ekonomi AS dan China sedang melemah, sementara Uni Eropa, India, dan Indonesia masih mencatat kinerja positif. Namun, inflasi global yang turun lebih lambat tetap menjadi tantangan bagi bank sentral dunia.
Ketiga, tingginya level utang dan suku bunga di negara-negara maju. “Defisit fiskal yang berlebihan memicu bunga yang tinggi dan menambah tekanan fiskal bagi negara berkembang,” kata Perry.
Keempat, meningkatnya kerentanan sistem keuangan global. Ia menyoroti lonjakan transaksi produk derivatif, khususnya oleh hedge fund berbasis algoritma, yang meningkatkan risiko pelarian modal dan tekanan nilai tukar di negara-negara berkembang.
Kelima, risiko yang muncul dari semakin luasnya penggunaan aset kripto dan stablecoin swasta yang belum memiliki payung regulasi memadai. Perry menilai situasi ini memperkuat urgensi pengembangan central bank digital currency (CBDC).
“Karena belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, negara perlu menyiapkan central bank digital currency,” tegasnya.
Perry menambahkan bahwa seluruh dinamika global tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian dalam negeri. “Indonesia tidak terkecuali. Kita membutuhkan respons kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih kuat, dan meningkatkan ketahanan ekonomi,” ujarnya.