Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyayangkan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak memiliki tempat di Yogyakarta dan meminta proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Harapan saya, itu (kekerasan anak di Daycare Little Aresha) yang pertama dan terakhir. Karena di Jogja itu kita tidak senang dengan kekerasan,” tegas Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (27/04).
Sri Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami latar belakang kejadian tersebut. Ia juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY pada Selasa (28/04) untuk memperoleh laporan lengkap terkait penanganan kasus.
Terkait penetapan 13 tersangka oleh kepolisian, Sri Sultan menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan.
“Mereka kan sudah tersangka, polisi sudah melakukan penelitiannya. Kita tunggu saja, jangan mendahului. Kita hormati proses hukum yang berlaku saja,” tuturnya.
Meski masih menunggu laporan resmi, Pemerintah Daerah DIY disebut telah bergerak cepat sejak awal untuk memberikan perlindungan kepada para korban, termasuk memastikan keamanan anak-anak yang terdampak.
Sri Sultan menekankan bahwa upaya pendampingan tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban. “Otomatis itu (perlindungan) kita lakukan untuk anaknya. Kita juga perlu pengobatan dari si anak, jadi kita sudah mengambil langkah dari awal,” jelasnya.
Ia pun kembali mengingatkan pentingnya mencegah kejadian serupa agar tidak terulang di masa depan, demi menjaga lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak di Yogyakarta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menegaskan bahwa operasional daycare harus berlandaskan tanggung jawab moral dan kepercayaan, bukan semata-mata orientasi bisnis.
“Ini menjadi perhatian penuh, bukan sekadar komersialisasi. Bagaimana kemudian tanggung jawab dan kepercayaan terhadap usaha-usaha seperti itu harus dijaga, karena yang kita bicarakan ini adalah anak-anak,” ujar Ni Made.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemda DIY mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengusut kasus tersebut secara tuntas. Ni Made mengaku prihatin atas kejadian tersebut, terutama dampak trauma yang dialami para korban.
“Karena ini sudah berproses di wilayah hukum, kita ikuti hukum yang berlaku saja. Terkait korban, baik dari sisi anak maupun keluarga, saya kira memang perlu pendampingan. Kami sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanganannya melalui unit pendampingan perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.
Ke depan, Pemda DIY akan memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, DP3AP2, hingga Dinas Perizinan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek perizinan serta kompetensi tenaga pengasuh.
Selain itu, pengawasan di tingkat kabupaten/kota juga akan diperkuat. Pemerintah akan meninjau efektivitas instrumen pengawasan yang ada, termasuk kemungkinan pembentukan unit khusus untuk pengawasan rutin.
“Mestinya pengawasan dilakukan lebih mendalam lagi, terlebih setelah ada kejadian seperti ini. Kita perlu koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melihat instrumen pengawasannya. Harapannya, ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir di DIY,” pungkas Ni Made.