Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan parkir liar di Ibu Kota. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan komunitas ojek online (ojol), operator aplikasi, serta pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus mendukung kebutuhan operasional para pengemudi ojol yang setiap hari beraktivitas di berbagai titik kota.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan penyediaan area parkir khusus bagi pengemudi ojol menjadi salah satu fokus utama yang akan segera direalisasikan.
Menurutnya, penanganan parkir liar tidak cukup hanya melalui penegakan aturan. Dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar para pengemudi memiliki tempat parkir yang aman dan tertata.
Untuk itu, Dishub DKI Jakarta berencana mempertemukan komunitas ojol, perusahaan aplikasi, dan pengelola gedung guna membahas penyediaan fasilitas parkir yang lebih teratur.
Pertemuan tersebut akan membahas implementasi aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait kewajiban penyediaan ruang parkir khusus bagi pengemudi ojol di kawasan perkantoran maupun pusat perbelanjaan.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ke depan akan kami koordinasikan bersama komunitas, operator, serta para pemilik gedung agar ditemukan solusi yang dapat diwujudkan demi Jakarta yang lebih baik. Kami menargetkan pertemuan dengan operator dan pengelola gedung dapat dilaksanakan secepatnya sebagai bentuk keseriusan,” ujarnya, Senin (22/6).
Ketua Lintas Gajah Mada (LGM), Irfan, menyambut positif langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai keterbatasan area parkir yang mudah dijangkau menjadi salah satu alasan pengemudi sering berhenti di depan gedung atau lokasi tertentu.
Selain itu, kata Irfan, besaran pendapatan yang diterima pengemudi dari layanan antar makanan relatif kecil sehingga biaya parkir tambahan kerap menjadi pertimbangan.
“Sebagai gambaran, tarif pengantaran makanan mungkin berkisar antara Rp10.000 hingga Rp16.000, namun driver hanya menerima bersih sekitar Rp5.000. Jika mereka harus membayar parkir Rp2.000, sisa pendapatan mereka sangat kecil,” katanya.
Ia menegaskan para pengemudi pada dasarnya mendukung upaya penertiban selama dilakukan secara humanis dan diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
Irfan berharap koordinasi antara Dishub dan pengelola gedung dapat mempercepat penyediaan area parkir khusus ojol sehingga aktivitas pengantaran maupun penjemputan pelanggan bisa berlangsung lebih tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas.
“Bukannya tidak mau parkir secara resmi, tetapi terkadang pelanggan juga sulit jika dimintai biaya parkir tambahan. Selain itu, belum semua gedung di Jakarta menyediakan fasilitas parkir khusus ojol. Padahal menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, setiap gedung wajib menyediakan ruang parkir untuk ojol,” jelasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Umum Komunitas Go-Graber Indonesia, Bang Maung. Ia menegaskan komunitas ojol siap mematuhi aturan yang berlaku serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Menurutnya, para pengemudi ojol tetap menjunjung etika, kesantunan, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan profesinya.
“Ke depannya, kami akan lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. Kami terus membina seluruh driver agar tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada framing negatif di media sosial, anggaplah itu sebagai bumbu dalam kehidupan. Insyaallah, ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,” tandasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, operator aplikasi, komunitas ojol, dan pengelola gedung, Dishub DKI Jakarta berharap persoalan parkir liar dapat diatasi secara bertahap sekaligus menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.