Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)
Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)
Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)
Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)
Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menggelar aksi menuntut Presiden Jokowi untuk merevisi sejumlah undang-undang Kementerian Ketenagakerjaan terkait penempatan PMI di luar negeri.
Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran menyebut bahwa bekerja di dalam atau di luar negeri, adalah hak asasi setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk merevisi Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 dengan menata ulang kembali Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang lebih komprehensif sesuai Konvensi Internasional No. 189 Tahun 2011 serta memberi kesempatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) secara luas, adil dan bertanggung jawab tanpa monopoli.