Yogyakarta – Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak 1995 dan kembali dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam International Conference on Infrastructure pada pertengahan Juni 2025. Proyek tersebut dirancang untuk melindungi kawasan pesisir Pantura yang kerap terdampak perubahan iklim serta kenaikan muka air laut.
Namun, Dosen Fakultas Geografi, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, menilai pembangunan tanggul laut di wilayah tersebut bukanlah kebutuhan mendesak jika dilihat dari kondisi geografis Pantura. Ia menjelaskan bahwa kawasan ini didominasi dataran aluvial yang relatif landai, berpasir, dan memiliki paparan gelombang yang tergolong terlindungi dengan ketinggian rata-rata kurang dari dua meter. Menurutnya, masih ada sejumlah alternatif yang lebih relevan untuk didahulukan.
“Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujarnya, Kamis (23/4).
Bachtiar bahkan menyebut opsi pembangunan tanggul laut berpotensi menjadi efek plasebo. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dianggap memberi kesan adanya solusi nyata, padahal belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya dikutip dari laman ugm.
Ia juga menyoroti persoalan penurunan muka tanah yang kerap terjadi di wilayah Pantura. Menurut Bachtiar, pembangunan tanggul laut tidak serta-merta menjadi solusi atas persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan ruang wilayah, khususnya terhadap industri besar di kawasan pesisir yang masih bergantung pada penggunaan air tanah dalam jumlah besar.
“Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah, khususnya industri-industri besar yang berada di pesisir,” katanya.
Lebih lanjut, Bachtiar menjelaskan bahwa karakter tanah di sepanjang Pantura didominasi material aluvium muda seperti pasir dan kerikil yang belum padat secara geologis. Kondisi ini membuat tanah rentan mengalami penurunan jika dibebani bangunan besar, apalagi jika diperparah oleh eksploitasi air tanah secara masif.
“Apabila tanah yang didominasi material aluvium tersebut di atasnya dibangun bangunan besar dan berat, dapat menekan permukaan tanah sekitar. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.
Dari sisi dinamika pesisir, Bachtiar memperingatkan bahwa pembangunan tanggul laut dapat mengubah pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang laut. Dampaknya, beberapa wilayah berpotensi mengalami erosi yang lebih parah.
“Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.
Ia juga menilai bahwa proyek tanggul laut bukanlah solusi efektif untuk menghadapi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Menurutnya, masih banyak pendekatan lain yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai risiko yang ditimbulkan.
“Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.
Selain itu, proyek berskala besar ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Perubahan arus laut dan distribusi sedimen dapat mengganggu habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut.
“Multibahaya akibat perubahan iklim, seperti degradasi ekosistem, inundasi bertahap, intrusi air laut, erosi pantai, dan banjir pasang,” sebutnya.
Ia menambahkan, perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat mengurangi kualitas substrat yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh.
“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.
Kerusakan ekosistem tersebut tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Ketika habitat ikan terganggu, hasil tangkapan pun menurun, sehingga memperberat kondisi ekonomi mereka.
“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.
Bachtiar juga mengingatkan bahwa penerapan konsep tanggul laut seperti di negara lain, misalnya Belanda, tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga solusi yang diambil harus berbasis kondisi lokal.
“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.