Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang 2025. Sementara hingga April 2026, tercatat sudah ada 26 kasus kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik. Menurutnya, arus informasi yang semakin terbuka menyebabkan berbagai kejadian dengan mudah menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terus terjadi. Situasi keamanan dan HAM di Papua saat ini menjadi perhatian serius karena setiap peristiwa yang muncul akan membentuk persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat menunjukkan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan biasa.
Lebih lanjut, dalam keterangam tertulis di Jakarta, Minggu (10/5), Pigai menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM di Indonesia.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” jelas Pigai.
Menurutnya, penyelesaian konflik Papua membutuhkan langkah besar dan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan banyak pihak. Ia menilai konflik di Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa ditangani hanya oleh satu kementerian atau lembaga.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.
Selama ini pemerintah bersama sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM, masih lebih banyak menangani persoalan secara kasus per kasus. Pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua.
Karena itu, Pigai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kementerian HAM, lanjut Pigai, akan terus mendorong lahirnya solusi penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus menghadirkan solusi damai yang mampu menyelesaikan persoalan konflik secara mendasar.