Jakarta – Tiga pejabat eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati di tiga wilayah berbeda. Mereka adalah Herda Helmijaya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, yang menjadi Pj Bupati Kudus; Yonathan Demme Tangdilintin, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, sebagai Pj Bupati Mimika; serta Isnaini, Kepala Biro Keuangan, yang menjabat sebagai Pj Bupati Bangka.
Pelantikan para penjabat ini dilakukan di kantor gubernur masing-masing wilayah. Di Papua Tengah, Yonathan Demme Tangdilintin dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, di Nabire. Acara ini juga dihadiri oleh Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, dan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Sementara itu, di Pangkal Pinang, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito. Isnaini menggantikan M. Haris, yang sebelumnya menjabat selama 16 bulan. Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025.
Di Jawa Tengah, Herda Helmijaya dilantik oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang. Herda sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo, NTT, dari November 2024 hingga Januari 2025. Ia ditunjuk sebagai Pj Bupati Kudus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 Tahun 2025.
Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto menyampaikan harapan agar Pj Bupati Mimika dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi, khususnya di institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan.
“Saya yakin jika ini dijalankan secara optimal, meskipun masa jabatannya terbatas, akan terjadi perubahan yang signifikan,” ungkap Benny dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin (13/1)
Ia juga menekankan pentingnya dukungan kolektif dalam upaya pemberantasan korupsi. “Mari kita dukung para penjabat ini agar dapat menjalankan tugas dengan optimal, bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, mengingatkan bahwa tugas utama penjabat adalah melayani masyarakat dengan penuh integritas.
“Sebagai penjabat, fokus utama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan meminta dilayani. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga harus terus diperkuat,” ujarnya.
Penunjukan pejabat KPK sebagai Penjabat Bupati mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap institusi antikorupsi dalam menjaga integritas di tingkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencegah dan memberantas korupsi.