Jakarta – Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, realisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, yang digelar pada Kamis (13/3) di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menteri Keuangan memaparkan bahwa hingga akhir Februari 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, yang terdiri dari:
- Penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun (8,6% dari target).
- Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,6 triliun (17,5% dari target).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp76,4 triliun, atau 14,9% dari target APBN.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tren realisasi pendapatan negara pada Januari dan Februari memang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. “Kami melihat adanya perlambatan akibat koreksi harga komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian kita, seperti batu bara, minyak, dan nikel,” ungkapnya.
Selain itu, penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) juga berpengaruh terhadap pergeseran penerimaan negara, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Faktor lain yang turut menyebabkan penurunan penerimaan adalah restitusi pajak yang cukup signifikan pada awal 2025. Meski demikian, pemerintah akan terus mengoptimalkan pencapaian melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari total pagu anggaran tahun ini. Rincian belanja negara meliputi:
- Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun (7,8% dari target), terdiri dari:
-
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp83,6 triliun (7,2% dari target).
- Belanja Non-K/L: Rp127,9 triliun (8,3% dari target).
- Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp136,6 triliun (14,9% dari target), mencatatkan realisasi yang cukup tinggi.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp48,1 triliun, sementara defisit anggaran berada pada angka Rp31,2 triliun, atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp220,1 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN telah dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, setara dengan 2,53% dari PDB, sehingga angka defisit yang saat ini tercatat masih berada dalam batas yang telah ditentukan.
“Saya ingin mengingatkan bahwa APBN kita didesain dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, sehingga posisi defisit saat ini, yang baru 0,13% dari PDB, masih sejalan dengan desain awal sebesar 2,53% dari PDB,” tutup Sri Mulyani.