Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan ekonomi. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah melalui optimalisasi kebijakan di sektor perpajakan.
“Pajak merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan negara. Dalam penerapannya, pemerintah selalu menekankan prinsip keadilan dan semangat gotong-royong,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers bertema Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang digelar di Jakarta, Senin (16/12).
Menkeu menjelaskan bahwa prinsip keadilan diterapkan untuk memastikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing kelompok masyarakat. “Kelompok masyarakat yang mampu membayar pajak diwajibkan memenuhi kewajiban sesuai aturan, sedangkan masyarakat kurang mampu dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah peran negara hadir,” tambahnya.
Pemerintah menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% secara selektif, dengan tetap melindungi kebutuhan dasar masyarakat. Barang dan jasa pokok seperti bahan makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%).
Sebaliknya, barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah, seperti makanan premium, layanan rumah sakit kelas VIP, serta pendidikan bertaraf internasional, dikenakan tarif PPN. Sementara itu, untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita (sebelumnya minyak curah), beban kenaikan PPN sebesar 1% akan ditanggung pemerintah melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP).
Selain kebijakan perpajakan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi pangan dan diskon tarif listrik sebesar 50%. Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5%, insentif PPh Pasal 21 DTP bagi sektor industri padat karya, serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi anggaran mencapai Rp265,6 triliun pada 2025.
“Mayoritas insentif ini dirancang untuk mendukung rumah tangga, dunia usaha, dan UMKM, sehingga mendorong roda perekonomian tetap berputar,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyerap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan sistem perpajakan yang lebih adil. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesehatan APBN.
“Melalui kebijakan yang terintegrasi ini, kami menggunakan APBN dan perpajakan sebagai alat untuk melindungi ekonomi, memperkuat keadilan, serta mendorong gotong-royong,” imbuhnya.