Jakarta – Pemerintah telah merancang strategi pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025. Upaya ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang stabil melalui pemantauan ketat dan operasi pasar.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga signifikan, terutama pada komoditas utama seperti minyak goreng dan gula.
“Jika harga mengalami lonjakan, pemerintah akan segera menggelar operasi pasar,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Pertanian pada Rabu (19/2).
Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa sejumlah BUMN akan dilibatkan dalam operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah. Intervensi ini mencakup penyediaan titik distribusi serta dukungan logistik agar pasokan pangan tetap merata di seluruh wilayah Indonesia.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jika ada pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk melakukan penindakan, termasuk pencabutan izin usaha,” tegas Mentan.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa operasi pasar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan.
“Kementerian Perdagangan mendukung penuh langkah ini sebagai upaya konkret dalam menekan lonjakan harga serta menjaga keseimbangan pasar,” ungkap Wamendag.
Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah optimistis bahwa harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri dapat tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan tenang.