Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta tidak termasuk kota dengan tingkat kepadatan tertinggi di dunia. Ia menyebut, jika merujuk pada data resmi jumlah penduduk, posisi Jakarta seharusnya berada di kisaran peringkat ke-30 secara global.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono sebagai respons atas laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia.
“Menurut saya kalau disebut Jakarta kota paling padat, itu kurang tepat. Sebab berdasarkan kepadatan penduduk resmi, Jakarta itu sebenarnya berada di urutan sekitar 30,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan, perbedaan pandangan antara Pemprov DKI dan PBB terkait angka kepadatan terjadi karena perbedaan metode penghitungan. Laporan PBB tahun 2025 menyebut Jakarta dihuni 42 juta orang karena perhitungan dilakukan berdasarkan mobilitas harian, bukan jumlah penduduk ber-KTP Jakarta.
“Dalam laporan itu, aglomerasi dianggap sebagai bagian dari Jakarta sehingga total aktivitas penduduknya mencapai 42 juta, lebih besar dari Bangladesh, New Delhi, maupun Tokyo,” jelasnya.
Meski tak sejalan, Pramono menilai laporan PBB tetap menjadi acuan penting untuk mendorong pembangunan dan pembenahan di ibu kota.
“Bagi saya, laporan itu menjadi referensi agar kita semakin bersemangat membangun dan memperbaiki Jakarta,” katanya.
Data Dukcapil DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk resmi yang memiliki NIK beralamat di Jakarta mencapai 11.010.514 jiwa. Namun sebagai pusat perekonomian, Jakarta juga menjadi tujuan aktivitas jutaan warga dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Mereka datang untuk bekerja, menempuh pendidikan, berbisnis, atau mendapatkan layanan kesehatan.
Karena itu, angka 42 juta jiwa dalam laporan PBB menggambarkan jumlah orang yang beraktivitas di Jakarta setiap harinya, bukan jumlah penduduk yang menetap dan memiliki KTP Jakarta.