Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan moratorium atau penghentian sementara aktivitas penebangan hutan di kawasan yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana. Kebijakan ini tengah dirampungkan dan dijadwalkan diumumkan dalam waktu dekat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa kondisi hutan di wilayahnya semakin mengkhawatirkan sehingga langkah tegas perlu segera diambil.
“Pemda Provinsi Jawa Barat akan segera menetapkan moratorium penebangan hutan di area yang rawan bencana. Kebijakan ini sedang disiapkan dan dalam waktu dekat akan diluncurkan,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, Selasa (2/12).
Ia menekankan bahwa upaya menanam pohon memang diperlukan, namun menjaga pohon yang sudah ada jauh lebih penting. Menurutnya, menanam seribu bibit belum tentu menghasilkan seratus pohon yang tumbuh besar, sedangkan menebang seribu pohon pasti menghilangkan manfaat ekologis dalam jumlah besar.
KDM kembali menegaskan bahwa merawat bumi adalah kewajiban bersama. “Kita hidup di bumi, jadi sudah seharusnya bumi ini kita rawat, bukan kita rusak,” ucapnya.
Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 20 persen hutan di Jawa Barat yang masih berada dalam kondisi baik, sementara sekitar 80 persen lainnya telah mengalami kerusakan. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hutan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Program Penanaman dan Perawatan Pohon
Selain kebijakan moratorium, KDM juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengelola 1–2 hektare kawasan hutan melalui kegiatan menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat. Warga yang berpartisipasi akan menerima upah harian sebesar Rp50.000.
Program ini dirancang agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi tambahan. Jenis tanaman yang akan ditanam terdiri dari pohon hutan yang tidak boleh ditebang, seperti jamuju dan tanjung, serta pohon produktif seperti petai, jengkol, dan nangka sehingga warga dapat menikmati hasilnya di kemudian hari.
Pemprov Jawa Barat juga akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk memastikan ketersediaan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan dalam program tersebut.