Jakarta – PHK akibat adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai menjadi tantangan yang semakin nyata di dunia kerja. Meski demikian, teknologi tersebut juga diyakini mampu menciptakan profesi baru sehingga pekerja dituntut terus meningkatkan keterampilan agar tetap relevan di era digital.
Secretary General Indonesia Digital Association (IDA), Ilona Juwita, mengatakan pemanfaatan AI kini telah mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Perusahaan, menurutnya, mulai mengevaluasi sejumlah posisi yang dapat diotomatisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional.
“PHK memang tidak bisa dipungkiri terjadi. Itu merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan bagian mana yang perlu diefisienkan dan bagaimana AI dapat memenuhi kebutuhan tersebut,” ujar Ilona saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7).
Ilona menjelaskan, dampak penggunaan AI tidak hanya dirasakan perusahaan teknologi, tetapi juga merambah sektor manufaktur, media, hingga industri kreatif. Pekerjaan yang bersifat rutin dan mudah diotomatisasi menjadi kelompok yang paling berpotensi terdampak.
Namun, ia menegaskan kehadiran AI tidak semata-mata menghilangkan lapangan kerja. Di sisi lain, teknologi ini juga memunculkan kebutuhan terhadap profesi baru, seperti pengelola tata kelola AI (AI governance), spesialis riset berbasis AI, pengembang konten, hingga tenaga pemasaran yang mampu memanfaatkan kecerdasan buatan.
Menurut Ilona, sejumlah perusahaan media bahkan telah menggunakan AI untuk membantu proses produksi konten animasi. Di industri hiburan, teknologi serupa juga mulai dimanfaatkan guna mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan produktivitas.
“AI bukan berarti menutup peluang bagi pekerja kreatif. Justru teknologi ini memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak karya dengan kualitas yang lebih baik karena didukung oleh AI,” katanya dikutip dari laman beritasatu.
Ia menambahkan, kebutuhan terhadap talenta yang menguasai teknologi AI akan terus meningkat. Tidak hanya kemampuan mengoperasikan AI, perusahaan juga membutuhkan tenaga profesional yang mampu menyusun kebijakan, mengelola tata kelola AI, hingga memastikan implementasi teknologi tersebut berjalan secara bertanggung jawab.
“Jangan melihat AI hanya sebagai pengganti manusia. AI seharusnya menjadi alat untuk menyempurnakan pekerjaan. Saat ini hampir tidak ada lagi pilihan bagi perusahaan untuk mengabaikan AI. Kita harus mampu bekerja berdampingan dengan teknologi ini,” tegasnya.
Karena itu, kemampuan beradaptasi dinilai menjadi kunci bagi setiap pekerja agar tetap memiliki daya saing. Ilona menyarankan masyarakat mulai memanfaatkan AI untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari ide, melakukan riset, membandingkan berbagai platform AI, hingga mengembangkan inovasi maupun model bisnis baru.
Selain kesiapan individu, ia juga mendorong pemerintah memperkuat program peningkatan kompetensi (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) agar kualitas sumber daya manusia mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
“Kalau adopsi AI di Indonesia masih berada pada tahap dasar, berarti kompetensinya harus terus ditingkatkan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci. Pemerintah memiliki peran penting melalui kolaborasi dengan dunia usaha, baik dalam penyediaan forum, pendanaan, maupun mekanisme pelatihannya,” ujarnya.
Gelombang efisiensi yang dipicu pemanfaatan AI sebelumnya juga terjadi di sejumlah perusahaan teknologi global. Meta Platforms, Google, dan Amazon telah melakukan penyesuaian jumlah karyawan sebagai bagian dari transformasi bisnis berbasis AI.
Terbaru, Uber Technologies Inc. memangkas sekitar 10 persen tenaga kerja di divisi layanan pelanggan (customer service). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam operasional perusahaan.