Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.
Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, tidak seluruh anggaran tersebut memiliki ruang yang cukup untuk diarahkan langsung pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.
Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebagian besar belanja pemerintah pusat sudah terserap untuk berbagai kebutuhan wajib dan rutin. Pos tersebut antara lain mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hingga belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).
Besarnya alokasi untuk kebutuhan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif menjadi lebih terbatas.
“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan digunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sementara sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Dengan demikian, ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose kepada Beritasatu.com, Selasa (25/8).
Yose menjelaskan, belanja pegawai maupun bantuan sosial tetap dibutuhkan karena memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, jenis belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, belanja tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.
Porsi Belanja Modal Terbatas
Yose juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui belanja modal. Menurut dia, belanja modal merupakan salah satu komponen APBN yang lebih berkaitan dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas produksi.
Namun, porsi belanja modal selama ini cenderung relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran pemerintah.
“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil, sekitar 10%-15%. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” kata Yose.
Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya program prioritas pemerintah yang harus dibiayai sepanjang 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.
Yose menilai target tersebut tidak realistis jika hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi, investasi sektor swasta perlu mendapat porsi yang lebih besar.
Investasi tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha domestik maupun investor asing. Selain menambah kapasitas produksi, masuknya investasi juga dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi
Karena ruang fiskal terbatas, Yose menyarankan pemerintah lebih banyak berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi tersebut, sektor swasta diharapkan lebih percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.
“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik agar swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.
Menurut dia, APBN sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.
Di sisi lain, perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan agar sektor swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.
“Sekali lagi, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.