Jakarta – Rencana pemerintah membentuk Bank Emas sebagai Lembaga yang dirancang untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan dan penyimpanan emas sebagai salah satu bentuk investasi mendapar respon dari Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi.
Namun, Fathi menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak nyata, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Konsep Bank Emas memiliki potensi besar jika diimplementasikan dengan baik. Selain menjadi sarana investasi, masyarakat juga perlu merasa aman dan nyaman menggunakan layanan ini. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme kerja, manfaat, dan bagaimana lembaga ini bisa inklusif bagi semua kalangan,” ujar Fathi di Jakarta, Kamis (12/12)
Fathi mengusulkan agar Indonesia mengambil pelajaran dari pengalaman beberapa negara yang telah berhasil mengelola sistem bank emas, antara lain:
- Turki memiliki sistem tabungan emas yang memungkinkan masyarakat menyimpan emas dalam bentuk digital, mencairkannya menjadi uang tunai, atau menarik emas fisik. Sistem ini mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pengelolaan cadangan emas nasional.
- Program di India memungkinkan masyarakat menyimpan emas di bank dengan imbal hasil berupa bunga. Skema ini bertujuan untuk mengurangi impor emas sekaligus memperkuat cadangan emas negara.
- Uni Emirat Arab menyediakan layanan perbankan emas yang meliputi penyimpanan, perdagangan, hingga investasi emas. Layanan ini didukung teknologi digital untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan Bank Emas. Hal ini didukung oleh cadangan emas yang signifikan, budaya masyarakat yang memandang emas sebagai investasi utama, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan layanan keuangan berbasis digital.
Fathi menegaskan bahwa pemerintah perlu memilih lembaga dengan rekam jejak yang terpercaya. Ia menyebutkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai kandidat yang tepat, dengan catatan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik harus menjadi prioritas utama.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat kecil, sedangkan BSI bisa menawarkan pendekatan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan budaya masyarakat kita. Tapi, jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi wacana atau malah menambah beban masyarakat melalui biaya tambahan,” imbuhnya.
Fathi menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawasi kebijakan ini melalui Komisi XI DPR RI. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi terkait Bank Emas.
“Fraksi Demokrat berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kami akan terus mengawal agar Bank Emas tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” tutup Fathi.