Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (23/05). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan tim satuan tugas hilirisasi nasional. Fokus utama rapat adalah mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis di sektor hilirisasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proyek yang dibahas melibatkan total investasi mendekati USD 45 miliar dan akan segera memasuki tahap pembangunan fisik.
“Kalau tidak ada halangan, groundbreaking sudah bisa dimulai pada Juni mendatang,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo, dan pelaksanaannya melibatkan kerja sama lintas kementerian serta satgas yang telah dibentuk secara khusus.
“Kita sudah bahas ini secara mendalam, dari teknis hingga eksekusi. Semua elemen sudah berkolaborasi, termasuk Kementerian Investasi dan kementerian teknis lainnya,” tambahnya dikutip dari laman setkab.
Beragam sektor menjadi perhatian dalam hilirisasi ini, mulai dari pengolahan nikel dan bauksit, pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan, hingga sektor unggulan lain seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Salah satu target penting adalah memperkuat ekosistem industri baterai untuk kendaraan listrik. Jika sebelumnya Indonesia hanya menjadi pemain kecil, kini pemerintah ingin memastikan kepemilikan dan kontrol industri ini lebih dominan di tangan bangsa sendiri.
“Kita ingin menjadi pemilik utama, bukan sekadar mitra minoritas. Bahkan, bukan cuma mobil listrik, tapi juga kita siapkan ekosistem baterai untuk motor listrik,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki sekitar 140 juta sepeda motor di jalanan. Transformasi energi melalui elektrifikasi sepeda motor menjadi peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Untuk pendanaan, Bahlil menyebutkan bahwa pembiayaan sebagian besar akan melibatkan perusahaan nasional, Danantara. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kendali atas proyek ini tetap akan berada di tangan negara.
“Arahan Presiden sangat jelas, ini proyek merah putih. Kita akan upayakan agar mayoritas kepemilikannya tetap milik negara,” tegasnya.