Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa kerugian akibat kerusakan berbagai fasilitas publik imbas aksi unjuk rasa di ibu kota ditaksir mencapai Rp51,1 miliar. Infrastruktur yang terdampak meliputi halte Transjakarta, stasiun MRT, CCTV, hingga satu pintu tol.
Pramono merinci, sebanyak 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya terbakar dan dijarah, sedangkan 16 lainnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang seperti kaca pecah dan aksi vandalisme.
“Estimasi kerugian dari infrastruktur MRT mencapai Rp3,3 miliar, Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, serta kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp51,1 miliar,” jelas Pramono usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, Senin (1/9).
Ia menambahkan, pembersihan halte yang rusak sudah dimulai sejak akhir pekan lalu. Pemprov DKI juga memastikan proses perbaikan segera dilakukan dengan target selesai pada 8–9 September 2025. Untuk pendanaan, pemerintah daerah akan menggunakan dana kontinjensi dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi.
“Dana perbaikan kami ambil dari kontinjensi, tentu dengan pendampingan Kajati agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Meski sejumlah halte dan stasiun mengalami kerusakan, seluruh rute layanan Transjabodetabek di 14 koridor sudah kembali beroperasi normal per 1 September pukul 05.00 WIB.
“Memang sempat ada kendala, tapi sekarang layanan sudah berjalan normal,” tambahnya.
Sebagai bentuk kompensasi, layanan transportasi Transjakarta dan MRT digratiskan mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025. Anggaran subsidi untuk layanan gratis ini diperkirakan mencapai Rp18 miliar.
Sementara itu, terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dan imbauan work from home (WFH) bagi pekerja, Pramono menyatakan akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Jika dalam satu-dua hari ke depan situasi kembali stabil, kebijakan WFH bisa segera dicabut,” tegasnya.