Yogyakarta – Pemerintah Daerah DIY terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menata dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif, terlihat dari turunnya angka kemiskinan di DIY. Pemerintah pun menargetkan tingkat kemiskinan DIY dapat mencapai satu digit pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY pada Kamis (20/11) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sri Paduka menjelaskan bahwa angka kemiskinan DIY per Maret 2025 berada di 10,23%, atau 1,76% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Meski masih di atas rata-rata nasional, DIY berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam satu dekade terakhir di Pulau Jawa. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terus menurun,” ujar Sri Paduka dikutip dari laman jogjaprov.
Ia menambahkan bahwa hingga triwulan ketiga 2025, realisasi program penanggulangan kemiskinan mencapai 77,97% dari total anggaran lebih dari Rp548 miliar. Sementara untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, capaian realisasi anggaran telah mencapai 41,02% dari total lebih dari Rp538 miliar.
“Kami berharap realisasi program dapat dioptimalkan pada triwulan keempat sehingga target kemiskinan satu digit bisa tercapai tahun depan. Saya juga mengapresiasi kabupaten/kota yang berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten,” tuturnya.
Untuk mewujudkan target tersebut pada 2026, Sri Paduka menekankan pentingnya identifikasi akar masalah kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia juga menegaskan perlunya memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahan inklusi maupun eksklusi.
“Langkah intensif dan inovatif harus terus dilakukan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyusunan agenda kerja TKPK juga sangat diperlukan,” tambahnya.
Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menyampaikan bahwa tren kemiskinan DIY terus menunjukkan penurunan. Per Maret 2025, angka kemiskinan berada di 10,23%. Untuk mencapai satu digit pada 2026, setidaknya diperlukan penurunan sekitar 0,24%. Ia menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu rilis data kemiskinan BPS untuk periode September 2025 yang diperkirakan dirilis pada awal 2026.
“Harapannya, data September dapat menunjukkan penurunan lebih lanjut sehingga pencapaian satu digit pada 2026 semakin realistis,” kata Danang.
Danang menjelaskan bahwa Pemda DIY memiliki dua program prioritas dalam pengentasan kemiskinan: program pengurangan beban masyarakat miskin dan program peningkatan pendapatan. Untuk pengurangan beban, pemda menyalurkan bantuan sosial kepada lansia miskin yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk diberdayakan, dengan alokasi sekitar 8.000 penerima setiap tahun.
Sementara itu, program peningkatan pendapatan dilakukan melalui kolaborasi lintas OPD, antara lain melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Selain itu, kami juga fokus mengurangi lokus-lokus kemiskinan. Saat ini terdapat 18 lokus prioritas yang secara rutin dievaluasi. Harapannya, jumlah lokus ini semakin berkurang dari tahun ke tahun,” jelas Danang.