Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sekitar Rp10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik di berbagai wilayah yang hingga kini masih belum terjangkau layanan kelistrikan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari agenda pemerataan energi nasional.
Pada 2025, pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di sekitar 1.361 titik yang mencakup desa dan dusun dengan total anggaran Rp3,6 triliun. Untuk 2026, anggaran program tersebut ditingkatkan hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun.
Menurut Bahlil, percepatan program elektrifikasi nasional merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.
Bahlil mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya memahami pentingnya akses listrik bagi masyarakat. Ia menceritakan masa kecilnya di Papua yang dijalani tanpa aliran listrik dan baru bisa menikmati listrik saat duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akses listrik harus menjadi hak seluruh warga negara, tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Menurutnya, layanan kelistrikan harus menjangkau desa, dusun, hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Bahlil juga menepis anggapan bahwa persoalan keterbatasan listrik hanya terjadi di kawasan timur Indonesia. Ia menyebut masih ada sejumlah dusun di Pulau Jawa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” katanya.
Menurut Bahlil, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit. Namun, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan layanan tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendukung aktivitas ekonomi, keberadaan listrik juga membuka akses terhadap pendidikan, informasi, dan berbagai layanan berbasis teknologi digital.
Menurutnya, sekolah yang belum teraliri listrik akan menghadapi kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan yang terus berkembang.
Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dahulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” pungkasnya.