Jakarta – Pemerintah terus evaluasi terhadap kebijakan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, dan listrik agar subsidi tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, usai mengikuti rapat koordinasi perdana antar Kementerian/Lembaga terkait subsidi yang tepat sasaran.
Beberapa kesimpulan sementara telah dicapai, di antaranya, skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan. Sementara itu, untuk subsidi BBM dan listrik, akan dilakukan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi yang diusulkan.
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang solid untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam penyaluran subsidi.
“Rapat kami menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Pertama, kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap metode subsidi ini. Kami telah memutuskan untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden agar subsidi LPG 3 kg tetap dilanjutkan tanpa koreksi. Ini penting untuk UMKM dan konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat di Jakarta, Senin (4/11).
Sementara itu, untuk subsidi BBM dan listrik, Bahlil menegaskan perlunya kajian mendalam sambil menunggu laporan dari berbagai stakeholder terkait.
“Untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan kajian mendalam. Kami menunggu laporan dari BPH Migas, Pertamina, dan PLN. Setelah laporan selesai, kami akan menyusun formula yang tepat untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” sebut Bahlil.
Salah satu opsi untuk metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Saya pikir BLT adalah salah satu opsi, dan keputusan akan diambil pada waktu yang tepat. Opsi ini semakin mengerucut ke arah itu,” jelas Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa pemberian subsidi harus dilakukan dengan tepat sasaran. Subsidi yang kurang tepat sasaran akan diberikan dalam bentuk lain.
“Jika ada subsidi, kami akan mempertimbangkan untuk tidak mencabut subsidi bagi kendaraan umum dengan plat kuning. Subsidi ini harus tepat sasaran. Untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, kami akan membentuk cara lain, sementara subsidi yang sesuai sasaran tetap ada. Jadi, subsidi akan ada dalam bentuk tunai dan barang,” tutupnya.