Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga akhir November 2024 berhasil mencapai Rp2.492,7 triliun, atau sekitar 89 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai Rp2.461 triliun.
“Pendapatan negara menghadapi tekanan yang luar biasa hingga Juli-Agustus 2024. Terutama pendapatan dari pajak dan bea cukai, yang sempat mengalami tantangan signifikan. Namun, capaian positive growth ini menunjukkan adanya pemulihan momentum yang penting untuk terus dijaga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/12).
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun, atau 87 persen dari pagu anggaran Rp3.325,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 15,3 persen dibandingkan belanja negara tahun lalu. Belanja tersebut mendukung sejumlah program prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kenaikan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendanai sektor-sektor strategis demi menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024 mencapai Rp401,8 triliun, atau setara dengan 1,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun. Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan secara terukur berhasil menjaga defisit tetap dalam batas aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
“Dengan defisit yang hanya 76,8 persen dari target APBN, ini menandakan bahwa pengelolaan fiskal kita cukup solid. Dari total PDB, defisit Rp401,8 triliun hanya mencakup 1,81 persen,” jelas Sri Mulyani.
Walaupun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer justru mencatat surplus sebesar Rp47,1 triliun. Menkeu menyebut hal ini sebagai pencapaian yang patut diapresiasi, meski tantangan pengelolaan belanja negara tetap besar.
“Kami akan terus berupaya menjaga surplus keseimbangan primer, meskipun ini membutuhkan usaha ekstra di tengah tekanan belanja dan pemulihan pendapatan negara yang masih berlangsung,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerja APBN 2024 tetap berada dalam tren yang positif. Fungsi APBN sebagai alat kebijakan fiskal tidak hanya mendukung agenda prioritas nasional, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi dan sarana untuk mengantisipasi risiko global.
“Melalui pengelolaan yang optimal, APBN diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

